Evaluasi Dampak Kebijakan Program Pembangunan Gedung Sekolah Oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya
DOI:
https://doi.org/10.32781/cakrawala.v17i1.550Keywords:
Evaluasi Kebijakan Dampak, Kebijakan Pendidikan, Strategi KebijakanAbstract
Evaluasi kebijakan meliputi perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program pembangunan gedung sekolah oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, kemudian mengidentifikasi dampak apa saja yang timbul serta merumuskan strategi kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan paradigma kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam pelaksanaan pembangunan gedung sekolah oleh Dinas Pendidikan yang meliputi permasalahan struktur kelembagaan, sumber daya (manusia, material, mesin, anggaran/money, metode), kesesuaian peraturan, inovasi serta keberlanjutan. Sedangkan dampak yang terjadi dapat bersifat individual, organisasional maupun sekolah. Upaya dalam mengatasi permasalahan dan dampak tersebut adalah dengan melakukan strategi kebijakan berupa perbaikan struktur kelembagaan, pemenuhan sumber daya, penganggaran pembangunan gedung sekolah secara tepat, analisis beban kerja yang lebih cermat serta penyusunan perencanaan serta rencana aksi program pembangunan gedung sekolah, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang dikomunikasikan secara intens antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan dan pihak swasta.
References
Anderson, J. E. (1979). Public Policy-Making. Holt, Rinehart and Winston. New York.
Asyiah, S., Adnan, M. F., & Mubarak, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 2(1), 1-9.
Barliana, M. S., Maknun, D., & Herman, K. (2010). Evaluasi Atas Kebijakan Peningkatan Rasio Siswa SMK: SMA Ditelaah dari Kesiapan Sarana dan Prasarana. Invotec, 6(2), 529-538.
Berthanilla, R., Marthalena, M., & Nugroho, A. (2019). Evaluasi Kebijakan Penetapan Kota Serang Sebagai Ibu Kota Provinsi Banten (Studi Reformasi Birokrasi Pelayanan di Kecamatan Taktakan Kota Serang). Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 5(3), 274-287.
Dye, T. R. (1987). Understanding Public Policy. Prentince Hall, New Jersey.
Hanjarwati, A., & Aminah, S. (2014). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Mengenai Pendidikan Inklusi. Inklusi, 1(2), 221-248.
Indradi, S. S. (2006). Dasar dasar & Teori Administrasi Publik. Agritek YPN.
Kusumanegara, S. (2010). Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik.
Pasolong, H. (2008). Teori Administrasi Publik. Alfabeta.
Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Agama Islam dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.
Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
Sabrina, D. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 18(2), 92-103.
Sutanto, S. H., Restyaningati, V. T., & Kusindarto, E. (2021). Evaluating School Operational Assistance Funds Implementation Policy in East Java Province. Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan, 13(3), 2908-2916.
Subarsono (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar.
Wibawa, S. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. PT Raja Grafindo Persada.
Widodo. (2006). Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayumedia Publish.
Winarno, B. (2002) Kebijakan Publik Teori dan Proses. Media Pressindo.
