Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi Usaha Mikro dan Kecil Topi di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo)

Authors

  • Safira Diah Prasiwi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
  • Lailul Mursyidah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
  • Slamet Hari Sutanto Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.32781/cakrawala.v18i1.629

Keywords:

Implementasi Kebijakan, NIB, Perizinan Usaha

Abstract

Perizinan usaha legalitas diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usahanya. Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan perizinan usaha bagi pelaku usaha topi di Desa Punggul Kabupaten Sidoarjo berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Masih terdapat banyak pelaku usaha topi yang belum berkembang, karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan perizinan usaha. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif berasal dari dua sumber data yaitu data primer dan sekunder. Penelitian ini ditelaah menggunakan teori Implementasi kebijakan publik yang dikemukakan Edward III. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan masih terdapat kendala dilihat dari indikator sumber daya manusia (pelaku usaha) yang kurang memahami legalitas usaha dan indikator struktur birokrasi yang kurang mendapat dukungan pemerintah desa. Berdasarkan capaian indikator tersebut menjadikan usaha yang dimiliki sulit berkembang.

References

A.Hildayanti. (2022). Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website Di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Braz Dent J., 33(1), 1–12.

Anta Kusuma, I. G. K. C. B., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 3(2), 236–248. https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523.

Setiyani, A., Tri Yuliyanti, D. R. (2022). Pengembangan UMKM di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3), 425–433.

Edyanto, E., Agustang, A., Muhammad Idkhan, A., & Rifdan, R. (2021). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 5(4), 1445–1451. https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2577

Erlangga, M., Mustika, S., Choiriyah, I. U., & Riyadh, A. U. B. (2022). Implementasi E-Government di Sektor Transportasi (Studi pada Sumberdaya Program Area Traffic Control System Kabupa). JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 10(1), 54–63. https://doi.org/10.21070/jkmp.v10i1.1688.

Fitrianingrum, L., Lusyana, D., & Lellyana, D. (2020). Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Dari Hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi: Analisis Implementasi dan Tantangan. Civil Service, 14(1), 43–54.

Fuadi, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis “Online Single Submission Risk Based Approach†(OSS RBA) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan. MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 1(3).

Ginting, A. H., Bahroni, R., & Rumbekwan, M. (2022). Implementasi Ke-bijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Oss Rba Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 12(1), 71–85. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2486.

Karinayah, D. (2018). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Sidoarjo. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, 1(1), 1–13.

Khairani., Hamdi, M., & Labolo, M. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Perizinan Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi. Journal of Government Studies, 1(1), 30–45.

kominfo.go.id. (2020). Sektor UMK, Salah Satu Pendorong Utama Pemulihan Ekonomi Nasional. kominfo.go.id. https://www.kominfo.go.id/content/detail/31063/sektor-umk-salah-satu-pendorong-utama-pemulihan-ekonomi-nasional/0/berita

Laili, E. N., & Choiriyah, I. U. (2021). Communication in The Elderly Family Development Program in Gresik Regency. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 9(2), 64–70. https://doi.org/10.21070/jkmp.v9i2.1577

Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). Kebijakan Publik Deliberatif, 1, 286.

Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. 78.

Peraturan Pemerintah RI. (2021). Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Peraturan Pemerintah, 087293, 390.

Rahawarin, M. A. (2019). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur. Badati, 1(1), 1–24. https://doi.org/10.38012/jb.v1i1.192.

Sekarningrum, T. D., N, S. S., & Adinda, R. A. (2021). Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Desa Bumiaji Kota Batu. JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 10(3), 185–192. https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2308.

Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. Jurnal Reformasi, 6(2), 125–133.

smesco.go.id. (2022). Pengembangan dan Peningkatan Usaha bagi Pelaku UMKM. smesco.go.id. https://smesco.go.id/berita/pengembangan-dan-peningkatan-usaha-umkm

Sugiyono. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuan-titatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Wanto, A. H. (2018). Strategi Pemerintah Kota Malang dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 2(1), 39-43. https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43.

Wumu, A. M., Dengo, S., & Londa, V. Y. (2022). Komunikasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Dana Desa di Desa Watudambo II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Administrasi Publik, 9(1), 39–51.

Downloads

Published

2024-07-01

How to Cite

Prasiwi, S. D., Mursyidah, L., & Sutanto, S. H. (2024). Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi Usaha Mikro dan Kecil Topi di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo). Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan, 18(1), 59–73. https://doi.org/10.32781/cakrawala.v18i1.629

Issue

Vol. 18 No. 1: Juni 2024

Section

Articles

Citation Check