Dampak Implementasi Kebijakan Penutupan Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Provinsi Jawa Timur

Abstract

Keberadaan tempat atau lokasi PSK di masing-masing Kabupaten dan/atau Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur, relative mudah untuk diketahui karena keberadaan tempat-tempat tersebut sudah bertahun-tahun dan sudah banyak dikenal warga masyarakat. Ada kesan bahwa “lokalisasi PSK di masa lampau†merupakan kebijakan tidak tertulis yang melegalkan bisnis PSK. Kebijakan tidak tertulis tersebut mungkin dilandasi oleh berbagai pertimbangan. Pada akhir tahun 2011 terbit Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 460/16474/031/2011. Melalui Surat Edaran tersebut, seluruh Bupatidan Walikota di Provinsi Jawa Timur diminta mendukung upaya penutupan lokasi PSK di daerahnya masing-masing.konsekuensi logis dari komitmen tersebut,diperlukan adanya “kebijakan ikutan†atau kebijakan yang berkaitan dengan upaya untuk mengantisipasi dampak negative yang bisa muncul akibat dari komitmen dan/atau tindakan tegas itu. Penelitian ini merekomendasikan, 1) Melakukan program pelatihan keterampilan yang nyata dan berjenjang yang sesuai dengan bakat yang dimiliki mantan PSK dan mantan mucikari. 2) Melakukan antisipasi supaya mantan PSK yang dipulangkan tidak pindah ke tempat lokalisasi lain yang belum ditutup, 3) Harus sering dilakukan razia/operasi di tempat-tempat yang dimungkinkan mantan PSK beroperasi, supaya mantan PSK menjadi jera dan penularan HIV/AIDS bisadiminimalisir, 4) secara berkala memantau perkembangan mantan PSK dan mantan mucikari, apakah usaha yang sudah dijalankannya bisa berkembang atau tidak. Jika tidak berkembang segera diberikan arahan agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.