PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MENURUNKAN JUMLAH RUMAH TANGGA RENTAN MISKIN DI DESA NGROTO

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32781/cakrawala.v13i2.299

Keywords:

BUMDesa, Pemberdayaan, Rumah Tangga Rentan Miskin

Abstract

Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga yang diberikan amanah untuk memberdayakan rumah tangga rentan miskin. Penguatan BUMDesa harus berbasis kebutuhan pengembangan usaha rumah tangga sasaran tersebut. Kita harus mengidentifikasi stakeholder terkait yang mempunyai relevansi dengan pemberdayaan tersebut, kemudian kita rumuskan model pengembangan BUMDesa tersebut. Kita menggunakan metode Penelitian Kualitatif Deskriptif dengan teknik Studi kasus. Pengambilan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, Fokus Group Diskusi dan dokumentasi. Penentuan informan dengan kombinasi teknik purposive, snowball dan aksidensil. Hasil penelitian menunjukkan stakeholder yang relevan antara lain Perguruan Tinggi, Investor, Bank/LKM, Swasta, PKK, Karang Taruna, Komunitas Fungsional, Relawan TIK, LSM, Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa (DPMD) Provinsi/ Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi/ Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi/ Kabupaten, Dinas Koperasi dan UMKM  Provinsi/ Kabupaten dan OPD teknis lainnya, serta Media Digital. Dan Pengembangan model dapat dilakukan dengan penambahan 2 unit baru, yaitu Unit Pengembangan Usaha dan Unit Pemasaran.

References

Amiaty, Ratna E, 2006, Kajian Inkubator Bisnis dalam Rangka Pengembangan UMKM, Tim Penelitian dan Pengembangan Biro Kredit, Jakarta, diunduh https:// www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/ nasional/kajian/Pages/riil6.aspx pada tanggal 25-01-2018 pukul 12.49 WIB

Anonimous, 2017, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Kurniawan, yudiyanto T, 2018, Strategi Optimalisasi Program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (Studi Kasus Program Jalinmatra PK2 di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang), Jurnal cakrawala Edisi Juni 2018.

Sabrina Asril, 2014, Jokowi Tetapkan Harga Premium Rp 8.500 dan Solar Rp 7.500, Kompas. com, https://nasional.kompas. com/read/2014/11/17/21225431/ Jokowi.Tetapkan.Harga.Premium. Rp.8.500.dan.Solar.Rp.7.500.

Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, Saldaña, Johnny, 2014, Qualitative data analysis: a methods sourcebook— Third edition, Arizona State University.

Nulhaqim, ‎2011, Strategi Kolaborasi stakeholder dalam kewirausahaan Sosial, Laboratorium Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Padjajaran, Jatinangor, diunduh dari http://repository. unpad.ac.id/20291/1/BUKU- STRATEGI-KOLABORASI- STAKEHOLDER-DALAM- KEWIRAUSAHAAN-SOSIAL. pdf pada 19-12-2017 pukul 21.14 WIB

Nurmawati, Yeni, 2017, Efektivitas Program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, diunduh dari http:// karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/ ekonomi-pembangunan/article/ view/57878 pada tanggal 08-04- 2018 pukul 08.38 WIB

Sugiyono, 2011, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Penerbit CV Alfabeta, Bandung. diunduh tanggal 03-03-2018 pukul 04.55 WIB

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0000524.AH.01.07. Tahun 2015 tentang Relawan Teknologi dan Informasi

Nota Kesepahaman Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Perdagangan yang ditandatangani tanggal 30 Januari 2015 Tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Daerah;

Peraturan Bupati Malang Nomor 04 tahun 2015 tentang Pendelegasian kewenanganpelaksanaanizin usaha mikro dan kecil dari Bupati kepada Camat.

Peraturan Bupati Malang nomor 31 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang

Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang

Peraturan Bupati Malang nomor 32 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

Peraturan Bupati Malang Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Peraturan Bupati Malang nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malang.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur

Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 103 tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tanggal 21 November 2014 Tentang Pedoman Pemberian IUMK;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 04 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Undang-undang Republik Indonesia nomor 06 tahun 2014 tentang Desa

https://jatim.bps.go.id/ statictable/2018/01/30/761/garis- kemiskinan-makanan-dan-bukan- makanan-di-provinsi-jawa-timur- maret-2008-s-d-september-2017-. html diunduh tanggal 03-03-2018 pukul 03.38 WIB

https://jatim.bps.go.id/ pressrelease/2018/01/02/600/ profil-kemiskinan-di-jawa-timur- september-2017.html

https://jatim.antaranews.com/ berita/205228/bupati-malang- minta-perusahaan-salurkan-csr diunduh tanggal 24-11-2018 pukul 03.50 WIB.

Downloads

Published

2019-12-15

How to Cite

kurniawan, yudiyanto tri. (2019). PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MENURUNKAN JUMLAH RUMAH TANGGA RENTAN MISKIN DI DESA NGROTO. Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan, 13(2). https://doi.org/10.32781/cakrawala.v13i2.299

Issue

Vol. 13 No. 2: Desember 2019

Section

Articles

Citation Check